Kamis, 24 Mei 2012 , 07:10:00
MAKIN PARAH: Setiap hari antrean seperti ini terjadi di hampir semua SPBU di Samarinda.(aditama/kp)
SAMARINDA – Batas waktu penambahan kuota bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi yang diberikan empat gubernur Kalimantan tinggal
beberapa pekan lagi. Seiring itu, kejengkelan warga Kalimantan kepada
pemerintah pusat terus meningkat. Makin banyak yang mengancam memblokir
jalur sungai; jalur keluarnya batu bara.Di Kaltim, pekan lalu, 12 organisasi masyarakat telah menyatakan siap memblokir Sungai Mahakam. Kini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim merencanakan aksi serupa.
Kepada Kaltim Post, malam tadi, Ketua KNPI Kaltim Yunus Nusi mengatakan, terus menanti ketegasan Gubernur dan DPRD Kaltim.
“Rakyat Kaltim di belakang mereka untuk memperjuangkan kuota BBM bersubsidi,” sebutnya.
Pemimpin daerah, lanjutnya, sepantasnya melawan arogansi pemerintah pusat yang tidak peduli kesulitan di daerah. Yunus menyatakan, jika gubernur dalam hal ini memilih menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, maka organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) di Kaltim siap berjuang sendiri.
“Kita ini sedang dizalimi. Sementara masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk dana bagi hasil migas, sekarang kuota BBM kita dikurangi,” terangnya.
Yunus menjelaskan, sudah berkoordinasi dengan OKP di Kaltim untuk melancarkan aksi pemblokiran. “Tak hanya Sungai Mahakam. Seluruh jalur keluar batu bara di Kaltim diblokir bila tidak ada penambahan kuota. Pusat jangan seenaknya,” tegas dia.
Memblokir jalur batu bara dipilih lantaran Kaltim merupakan penghasil energi yang kini kekurangan bahan bakar. Lagipula, batu bara itu sebagian dikirim untuk menerangi Pulau Jawa dan Bali, wilayah yang tak pernah mengantre BBM lantaran kuotanya mencukupi.
Jika pengiriman batu bara dihentikan, pembangkit listrik di kedua pulau tadi tak akan bisa beroperasi karena kehabisan bahan bakar. “Biar mereka (pemerintah pusat) tahu, Kalimantan tidak diam,” lanjutnya.
Pekan lalu, Yulianus Henock selaku ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Dewan Adat Dayak Kaltim menyatakan, sudah berkoordinasi dengan 12 ormas adat dan kepemudaan. “Kami siap menutup dan memblokade pengiriman batu bara di Sungai Mahakam, baik Samarinda dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” tegas Yulianus yang juga Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim ini.
Dikatakan, bukan hanya batu bara, distribusi minyak dan gas bumi di Kaltim juga harus dihentikan. “Apapun risikonya, kami hadapi demi memperjuangkan hak-hak masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim,” tegas Yulianus.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta semua pihak menahan diri menyikapi kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat sehubungan kuota BBM Kalimantan.
“Memblokir (Sungai Mahakam) itu tindakan yang dapat merusak stabilitas kita. Saya menyarankan mereka (ormas) menemui Menteri ESDM untuk memberikan dukungan tersebut,” jelas Faroek.
Dikatakan, dirinya bersama tiga gubernur lain telah mengajukan penambahan kuota BBM, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Jumlah kendaraan di Kaltim, baik kendaraan umum maupun bagi kegiatan industri jumlahnya tidak sebanding dengan keperluan BBM. Inilah penyebab kelangkaan bahan bakar. “Terus terang saja, bagi saya yang penting BBM itu ada dan pasokan cukup,” tegas Faroek.
DI KALSEL JUGA
Rencana pemblokiran jalur keluar emas hitam tak hanya menyeruak di Kaltim. Hal serupa mencuat pula di Kalimantan Selatan. Sungai Barito yang menjadi pintu keluar batu bara di provinsi itu diancam ditutup.
Ini bila batas waktu yang diberikan empat gubernur di Kalimantan kepada pemerintah pusat dan DPR menambah BBM subsidi tidak dipenuhi. Batas waktu itu hingga akhir Mei 2012.
Gubernur Kalsel Rudi Ariffin dalam pertemuan dengan DPR, dua hari lalu, mengatakan bahwa Kalimantan merupakan daerah penghasil energi yang sangat luar biasa bagi Indonesia.
“Batu bara 90 persen dari Kalimantan. Belum lagi minyak dan gas bumi dari Kaltim dan Kalsel. Banyak energi kami kirim ke Jawa dan luar negeri untuk menyalakan lampu di sana. Buat menjalankan kendaraan di sana," tegasnya.
Itu sebab, wajar bila Kalimantan menuntut penambahan kuota BBM. Dari 40 juta kiloliter kuota BBM bersubsidi nasional, Kalimantan hanya kebagian 2 juta kiloliter. Secara persentase, kuota ini menurun dibanding 2011.
Empat provinsi Borneo pun mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi. Untuk jenis premium, Kaltim mengajukan 672.009 kl, Kalsel (587.593 kl), Kalimantan Tengah (449.850 kl), dan Kalimantan Barat (510.120 kl). Totalnya naik 220 ribu kiloliter dibanding kuota sekarang.
Sedangkan solar bersubsidi, usulan para gubernur yakni Kaltim (294.230 kl), Kalsel (317.810 kl), Kalteng (275.854 kl), dan Kalbar (361.259 kl).
SUDAH PARAH
Sementara itu, dari Jakarta Ketua DPD VI Hiswana Migas wilayah Kalimantan, HM Amin Syawal Pamulang, membenarkan fakta yang menyebutkan bahwa terjadi antrean panjang di 175 SPBU yang tersebar di Kalimantan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR-RI dan PT Pertamina di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5), Amin mengatakan, sudah tiga bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antreannya bisa mencapai 3-4 kilometer (km), bahkan kondisinya sangat memprihatinkan.
“Di seluruh SPBU Kalimantan itu terjadi antrean panjang. Banyak operator SPBU yang takut terhadap reaksi masyarakat karena kelangkaan BBM,” ungkap Amin.
Amin mengatakan perlunya pengamanan di setiap SPBU selama pembatasan kuota berlangsung. Menurutnya, seharusnya pembatasan kuota mesti disesuaikan dengan kondisi daerah.
Amin mengatakan kemarahan masyarakat Kalimantan terjadi ketika antrean panjang belum habis, tetapi BBM sudah habis.
“Setiap hari untuk satu SPBU hanya dipasok satu tangki berkapasitas 10 ribu liter. Kalau pasokannya hanya segitu dua setengah jam saja sudah habis,” terangnya.
Menurut Amin, selama kuota BBM untuk Kalimantan tidak dinaikkan, maka tidak akan ada jalan keluar untuk permasalahan kelangkaan BBM.
Ketua DPD Hiswana Migas Kalimantan Selatan, Addy Haerudin, juga mengungkapkan pengusaha SPBU di Kalimantan sudah mulai resah, apalagi dengan adanya ancaman pemblokiran baru bara keluar Kalimantan.
“Warga akan melakukan blokade kalau pemerintah tidak segera mengeluarkan keputusan yang dapat mengatasi masalah ini,” kata Addy, Rabu (23/5).
Addy tidak merasa yakin keputusan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menambah kuota BBM Kalimantan sebesar 5 persen -- itupun hanya untuk premium -- bisa menyelesaikan permasalahan warga di Kalimantan.
“Pertama sedikit, kedua hanya premium yang ditambah, sementara kita juga sangat butuh solar,” ujar Addy.
Kepala BPH Migas, Andy Someng, mengakui bahwa penambahan kuota 5 persen hanya untuk premium, sementara untuk solar pihaknya akan mengusahakan untuk memberikan solar non subsidi.
Sebelumnya, di tempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik mengharapkan agar tidak terjadi pemblokiran. Pasalnya jika hal tersebut terjadi sesama rakyat juga susah.
"Jadi saya meminta kepala daerah, para gubernur di Kalimantan agar menenangkan rakyatnya. Kita urus sama-sama rakyat. Kita cari jalan keluarnya, karena kalau blokir memblokir kita semua akan rugi," cetus Jero.
Lalu, bagaimana komentar Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomohadi? "Jatah BBM subsidi Kalimantan yang sedikit juga tidak diimbangi dengan ketersediaan SPBU di Kalimantan," ungkap Eri Purnomohadi dalam RDP tersebut, Rabu (23/5).
Eri mengatakan, Kalimantan yang memberikan sumber energi cukup besar ke Jawa hanya mendapat 7 persen jatah kuota BBM subsidi. Sementara Jawa-Bali yang minim sumbangannya menghabiskan kuota BBM subsidi sebesar 60 persen.
"Ketidaknyamanan berbisnis yang bergerak di SPBU mengalami kekhawatiran dengan kondisi masyarakat sekarang. Itu sangat mengkhawatirkan," ungkap Eri.
Eri meminta pengamanan yang ekstra untuk SPBU sehingga akan ada jalan keluarnya sambil menunggu keputusan apakah akan dikurangi atau ditambah kuota BBM untuk wilayah Kalimantan. (fel/okz/jpnn/ha).
sumber : http://www.kaltimpost.co.id/
